Jakarta — Angka kemiskinan nasional Indonesia memang mencatatkan tren penurunan sebagaimana disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) dan dibanggakan Presiden Prabowo Subianto. Namun di balik data tersebut, tersimpan persoalan serius yang mulai mengkhawatirkan: jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan justru mengalami peningkatan.
Data BPS per Maret 2025 menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia berada di angka 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen, turun tipis sekitar 0,1 persen poin dibandingkan September 2024. Capaian ini menjadi yang terendah dalam sejarah pencatatan kemiskinan nasional.
Namun, Kompas Bisnis menyoroti fakta lain yang tak kalah penting. Kemiskinan di perkotaan meningkat, dari 11,05 juta jiwa (6,6 persen) pada September 2024 menjadi 11,27 juta jiwa (6,7 persen) pada Februari–Maret 2025.
Kemiskinan Kota Naik, Pekerja Tak Lagi Sejahtera
BPS mencatat, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2025 mencapai 6,73 persen, naik sekitar 0,07 persen poin dibandingkan September 2024. Tidak hanya jumlahnya yang bertambah, kedalaman kemiskinan di kota juga meningkat, menandakan jarak penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin melebar.
Fenomena ini dipicu oleh melonjaknya jumlah pekerja setengah menganggur, yakni mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau masih mencari tambahan pekerjaan. Jumlah kelompok ini meningkat hingga 460 ribu orang, terutama di wilayah perkotaan. Selain itu, tingkat pengangguran laki-laki di kota naik menjadi 6,06 persen, kondisi yang berdampak langsung pada ekonomi rumah tangga.
“Bekerja dari pagi sampai malam di kota tak lagi menjamin kesejahteraan,” demikian sorotan Kompas Bisnis dalam laporannya.
Beda Data BPS dan Bank Dunia Jadi Sorotan
Perbedaan data kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia kembali mencuat. Bank Dunia dalam laporan Juni 2025 menyebutkan bahwa 194,4 juta penduduk Indonesia atau 68,2 persen masuk kategori miskin jika menggunakan standar garis kemiskinan global, jauh berbeda dengan angka versi BPS.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menilai perbedaan yang terlalu jauh ini wajar menimbulkan kebingungan publik.
“Disparitasnya delapan kali lipat. Wajar masyarakat bertanya, sebenarnya kondisi kemiskinan kita seperti apa,” ujarnya dalam wawancara dengan Kompas Bisnis.
Menurut Media, penurunan kemiskinan sebesar 0,1 persen poin menunjukkan bahwa banyak masyarakat jatuh miskin pada saat yang sama dengan naiknya sebagian kelompok ke atas garis kemiskinan. Akibatnya, penurunan bersih kemiskinan menjadi sangat kecil.
Definisi Kemiskinan Dinilai Terlalu Sempit
Media juga mengkritik definisi kemiskinan yang digunakan BPS karena dinilai terlalu sempit dan tidak mencakup berbagai dimensi kerentanan, seperti kehilangan pekerjaan mendadak, ketergantungan pada utang, serta keterbatasan akses layanan dasar.
Ia menyebut pemerintah berisiko terjebak dalam fenomena statistical mirage, yaitu mengejar indikator kuantitatif seperti turunnya angka kemiskinan dan inflasi, namun mengabaikan kualitas hidup masyarakat.
“Ketika kita mengukur sesuatu dengan cara yang salah, maka penyelesaiannya juga akan salah,” tegasnya.
Working Poverty dan Ancaman Baru di Perkotaan
Fenomena working poverty atau bekerja tetapi tetap miskin semakin nyata di perkotaan. Banyak pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online, pedagang kaki lima, buruh lepas, dan pekerja freelance memiliki jam kerja terbatas dan pendapatan tidak tetap.
Kondisi ini menciptakan lapisan rentan baru, yakni rumah tangga yang sebelumnya sedikit di atas garis kemiskinan, namun kini kembali terperosok akibat tekanan ekonomi dan minimnya perlindungan sosial.
“Jika tidak diantisipasi, tahun 2026 mereka bisa masuk ke dalam kemiskinan yang lebih dalam,” kata Media.
Sistem Perlindungan Sosial Dinilai Belum Siap
Menurut Media, kemiskinan di kota memiliki karakteristik berbeda dengan pedesaan. Biaya hidup yang tinggi, migrasi penduduk, serta berpindahnya industri padat karya ke luar kota dan luar Pulau Jawa memperparah situasi.
Ia juga menilai sistem perlindungan sosial seperti PKH, BLT, dan bantuan sembako masih berorientasi pada desa dan belum menjangkau pekerja informal di perkotaan. Banyak pedagang kaki lima, buruh lepas, hingga penghuni rumah susun tidak tercakup dalam data penerima bantuan.
“Kemiskinan bukan hanya soal uang, tapi juga soal akses air bersih, sanitasi, listrik, transportasi publik, dan layanan dasar lainnya,” ujarnya.
Pemerintah Diminta Lebih Jujur dan Responsif
Media mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk lebih terbuka terhadap realitas kemiskinan di kota, melakukan penyisiran data secara menyeluruh, serta memperkuat intervensi kebijakan, termasuk subsidi transportasi publik, pendidikan, perumahan, dan penataan upah layak.
“Lebih baik apa adanya. Kemiskinan bukan aib, tetapi masalah sosial yang harus diselesaikan,” pungkasnya.
_____________
Sumber: Chanel YouTube media kompas
Posting Komentar
0Komentar