Banyak pihak mengirahbahwa Board of Peace yang baru saja dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, murni bertujuan untuk menciptakan perdamaian global. Secara naratif, istilahnya terdengar ideal: dewan perdamaian, pembangunan stabilitas, pengawasan konflik.
Namun jika dibaca dari perspektif geopolitik, pembentukan lembaga ini bukan sekadar soal perdamaian. Ini adalah soal siapa yang mengatur dunia — dan bagaimana tatanan global dibentuk ulang.
Ada setidaknya empat poin krusial yang perlu disoroti.
1. Menghindari Veto Rusia dan Cina
Secara sederhana, Board of Peace dapat dipahami sebagai upaya merekayasa ulang mekanisme pengambilan keputusan global yang selama ini terhambat di Dewan Keamanan PBB.
Di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika kerap berhadapan dengan veto dari Rusia dan Tiongkok. Veto tersebut sering menggagalkan atau setidaknya menghambat agenda Amerika di berbagai kawasan seperti Suriah, Palestina, Iran, Ukraina, hingga Taiwan.
Dengan membentuk forum baru di luar struktur formal PBB, Amerika berpotensi bergerak tanpa hambatan veto. Keputusan bisa dibuat dalam lingkaran yang lebih kecil — dan yang sepenuhnya berada dalam pengaruhnya. Dalam bahasa geopolitik, ini mendekati konsep unipolarisme : satu pusat kuasa, satu “wasit” global.
2. Legitimasi Intervensi Global
Fungsi kedua yang patut dicermati adalah kemungkinan penggunaan Board of Peace sebagai instrumen legitimasi intervensi.
Intervensi militer, penempatan pasukan, rekayasa perubahan rezim, hingga pembentukan pemerintahan transisi dapat dibungkus dengan istilah seperti peace building atau stability operation. Bahasa yang digunakan terdengar normatif dan konstruktif, tetapi substansi kebijakannya bisa tetap sama: intervensi dan kontrol.
Dalam politik internasional, framing atau pembingkaian bahasa sering kali menentukan persepsi global. Sebuah operasi militer bisa dipersepsikan berbeda ketika diberi label “misi perdamaian”.
3. Proxy Governance: Kolonialisme Gaya Baru
Poin ketiga yang lebih subtil namun berbahaya adalah munculnya model proxy governance — bentuk kolonialisme tanpa penjajahan formal.
Bayangkan sebuah negara yang secara simbolik tetap berdaulat: benderanya berkibar, pemerintahannya berjalan, lembaga negaranya aktif. Namun kebijakan strategisnya diawasi, keputusan pentingnya disupervisi, dan arah politiknya ditentukan oleh kekuatan eksternal.
Secara formal negara itu merdeka. Namun secara efektif, kedaulatannya tereduksi.
Inilah yang disebut kolonialisme gaya baru — kontrol tanpa aneksasi, dominasi tanpa pendudukan terbuka.
4. Perdamaian atau Hegemoni?
Istilah “perdamaian” sering kali memiliki makna politis. Jika definisi perdamaian ditentukan oleh satu kekuatan dominan, maka yang lahir bukanlah keseimbangan, melainkan hegemoni.
Perdamaian sejati seharusnya lahir dari konsensus multilateral yang adil, bukan dari satu pusat kuasa yang memposisikan dirinya sebagai pengatur tunggal. Ketika dunia diarahkan hanya pada satu poros kekuatan, maka dinamika global menjadi tidak seimbang.
Membaca Politik dengan Jernih
Di tengah dinamika global hari ini, penting untuk membaca realitas politik secara jernih. Dunia tidak digerakkan oleh slogan, melainkan oleh kepentingan dan kekuasaan.
Narasi perdamaian, stabilitas, dan keamanan internasional memang penting. Namun di balik narasi itu, selalu ada kalkulasi strategis. Karena itu, kecerdasan politik bukan sekadar menerima istilah yang indah, tetapi memahami struktur kepentingan yang melatarbelakanginya.
Apakah *Board of Peace* akan menjadi instrumen perdamaian yang efektif atau justru alat konsolidasi kekuasaan global, waktu yang akan menjawab. Yang jelas, dalam geopolitik, setiap langkah besar selalu memiliki dimensi yang lebih dalam daripada sekadar judul resminya.
______________
*Tulisan Dikembangkan dari penjelasan Ustadz Ismail Yusanto
Posting Komentar
0Komentar